Tutorial dan Artikel

Liputan6.com, Silicon Valley - Google telah mempersiapkan dana imigrasi darurat sebesar US$ 4 juta (Rp 53,3 miliar) yang akan digunakan untuk membantu karyawan terdampak kebijakan imigrasi yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sebagaimana dikutip Tekno Liputan6.com dari Business Insider, Selasa (31/1/2017), raksasa internet ini berjanji memberikan US$ 2 juta (Rp 26,6 miliar) dari perusahaan. Sementara, sisanya US$ 2 juta (Rp 26,6 miliar) diharapkan terkumpul dari donasi karyawan Google.

Jumat lalu, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang penduduk dari tujuh negara mayoritas muslim memasuki AS, setidaknya 90 hari ke depan.

Aturan ini juga berlaku bagi orang yang telah memiliki visa dan izin tinggal di AS. Adapun ketujuh negara yang dimaksud di antaranya adalah Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.



Dalam pernyataannya, Google menyebut, "Kami khawatir dengan dampak yang mungkin ditimbulkan karena peraturan ini. Misalnya saja pembatasan karyawan Google dan keluarga mereka. Selain itu, peraturan ini juga dapat menghambat hadirnya talenta-talenta ke AS."

Lebih lanjut, disebutkan, Google akan terus memperhatikan masalah larangan imigran masuk ke AS hingga isu ini jadi perhatian pemimpin di Washington DC dan tempat lainnya.

Penggalangan dana tersebut dilaporkan merupakan kampanye terbesar yang dilakukan Google. Rencananya, penyalurannya dilakukan melalui American Civil Liberties Union, Immigrant Legal Resource Center, International Rescue Committee, dan UNHCR.

Kampanye Google ini diungkapkan dalam pesan yang dikirim oleh CEO Google Sundar Pichai. Kemudian, juru bicara Google mengkonfirmasi pada Minggu malam waktu setempat.

Pengumuman penggalangan dana ini muncul sehari setelah Pichai mengungkapkan dampak kebijakan imigrasi pada sejumlah staf Google.

"Kami kecewa dengan dampak kebijakan terhadap karyawan dan keluarga mereka. Kebijakan itu dapat membuat batasan untuk menghadirkan talenta-talenta hebat ke AS," tulis Pichai.

Dalam kesempatan berbeda, Uber juga berjanji memberikan bantuan dana senilai US$ 3 juta atau Rp 40 miliar untuk pengemudi Uber yang terdampak kebijakan imigrasi tersebut.

(Tin/Isk)

Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/2842529/google-siapkan-rp-53-miliar-untuk-karyawan-imigran?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

DOMPU–Jaringan server pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Dompu diputus oleh Kementrian Dalam Negeri mulai jum’at 20 januari 2017 dan tak dapat digunakan.
Pemutusan jaringan server tersebut terpaksa dilakukan pihak Kemendagri, sebagai dampak mutasi yang dilakukan pada beberapa pejabat Dinas Dukcapil Dompu beberapa waktu lalu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, mutasi yang dilakukan Bupati Dompu terhadap beberapa orang pejabat Dinas Dukcapil mendapat keberatan dari pihak Kemendagri.
Mutasi itu dinilai melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan Mendagri. Karena pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dinas Dukcapil atau unit kerja yang menangani administrasi kependudukan dan catatan sipil harus melalui persetujuan Mendagri.
Atas kondisi tersebut, Mendagri melalui Ditjen Kependudukan Dan Catatan Sipil sejak tanggal 09 Januari kemarin telah melayangkan surat teguran ke Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin.
Dan oleh pihak Mendagri Bupati Dompu diminta untuk segera mengembalikan pejabat Dinas Dukcapil ke jabatan semula. Namun faktanya permintaan tersebut belakangan hari belum juga diindahkan.

Imbasnya, pihak Mendagri membuktikan ancamannya dengan memutuskan jaringan server pada Jumat tadi pagi. Dengan sanksi pemutusan jaringan server itu secara otomatis pelayanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya bagi warga Dompu tidak bisa terlaksana sepenuhnya.


“Jaringan sudah tadi pagi diputus,” ungkap Mendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Prog. Dr. Zudan Arif Fakrullah SH, MH saat dikonfirmasi, Jumat (20/1) malam.
Dijelaskan, pemutusan jaringan server tersebut sebagai salah satu bentuk hukuman atau sanksi bagi kepala daerah yang dinilai melanggar ketentuan undang-undang dan Permendagri 76. Termasuk ancaman menghentikan bantuan DAK. “Semua ada tahapannya,” katanya.
Menanggapi, jangka waktu pemutusan jaringan server pada Dinas Dukcapil Dompu. Pihak Mendagri kata Zudan Arif akan mengaktifkan kembali fungsi jaringan tersebut apabila Bupati Dompu segera mentaati ketentuan aturan undang-undang. “Sampai pak bupati mentaati undang undang adminduk,” pungkasnya.
Informasi pemutusan jaringan server tersebut juga dibenarkan sejumalh pegawai Dinas Dukcapil Dompu. “Iya benar jaringan mati. Ndak tau sampai kapan aktif lagi,” tutur salah seorang pegawai yang menolak disebutkan identitasnya.(tua)

Sumber : http://www.dompubicara.com/2017/01/akhirnya-jaringan-server-dukcapil-dompu-diputus/